Home » Posts tagged "samsat"

Pertama di Indonesia, Transaksi Pajak Bisa Dibayar di Pesantren

WhatsApp Image 2021-10-31 at 19.03.03

Iringi Peringatan Hari Jadi 76 Jatim, Gubernur Khofifah Luncurkan 76 Gerai Samsat OPOP di 76 Pesantren

WhatsApp Image 2021-10-31 at 19.03.03

Transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin dimudahkan dengan berbagai inovasi layanan yang diberikan Pemprov Jatim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kini, layanan pembayaran pajak terbaru hadir di pondok pesantren dalam bentuk Samsat OPOP (One Pesantren One Product).

 

Layanan menjadi yang pertama kali dan satu-satunya di Indonesia setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkannya di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Sabtu (30/10). Dalam peluncuran yang masih menjadi rangkaian HUT Ke-76 Jatim tersebut, Gubernur Khofifah meresmikan sebanyak 76 gerai Samsat OPOP yang tersebar di 76 pondok pesantren se Jawa Timur.

WhatsApp Image 2021-10-31 at 19.09.38

Hadirnya inovasi Samsat OPOP ini sekaligus melengkapi inovasi pembayaran pajak berbasis Payment Point Online Banking (PPOB) lainnya seperti Samsat Bunda, Samsat 4.0, dan pembayaran pajak melalui Alfamart serta Indomaret. Untuk diketahui, OPOP sendiri merupakan program khusus yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat berbasis koperasi pondok pesantren (Kopontren) melalui pemberdayaan santri, pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. Maka dengan hadirnya Samsat OPOP, Gubernur Khofifah berharap akan memberi nilai tambah bagi usaha yang telah berjalan di kopontren. Di sisi lain, layanan ini juga akan efektif untuk mendekatkan akses pembayaran pajak bagi masyarakat di sekitar lingkungan pesantren.

“Mudah-mudahan pajak yang dibayar melalui Samsat OPOP ini semakin menambah keberkahan dari setiap rupiah pendapatan daerah di Pemprov Jatim. Karena harus diakui, bahwa partisipasi masyarakat melalui pajak merupakan energi terbesar bagi pembangunan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jatim,” tutur Khofifah.

 

WhatsApp Image 2021-10-31 at 18.27.25

JELANG HUT KE-76 PROVINSI JATIM GUBERNUR BERIKAN DISKON PAJAK KENDARAAN

Kasubdit Regiden Polda Jatim, Kepala Bapenda Jatim ,  dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja  Jatim saat menyampaikan keterangan terkait kebijakan pemutihan dan dsikon pajak

 

Kasubdit Regiden Polda Jatim, Kepala Bapenda Jatim ,  dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja  Jatim saat menyampaikan keterangan terkait kebijakan pemutihan dan dsikon pajak
Kasubdit Regiden Polda Jatim, Kepala Bapenda Jatim , dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Jatim saat menyampaikan keterangan terkait kebijakan pemutihan dan dsikon pajak

Menyongsong momentum HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menggulirkan program pemutihan dan insentif berupa diskon pajak kendaraan bermotor. Mulai 9 September hingga 9 Desember 2021 mendatang.  Diskon yang diberikan nilainya lebih besar dibandingkan diskon yang pernah diterapkan sebelumnya. Untuk kendaraan roda 2 dan tiga diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 20 persen, selanjutnya untuk kendaraan roda 4 dan seterusnya diberikan diskon sebesar 10 persen. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi  Jawa Timur Drs. Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno, MM mengatakan, setiap objek pajak dengan masa pembayaran hingga 31 Desember mendatang berhak memanfaatkan program ini. Dengan ketentuan, setiap wajib pajak mendapatkan satu kali pengurangan atau diskon PKB.

“Melalui skema pemutihan dan diskon pajak tersebut, kami berharap mampu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang diiringi dengan penerapan PPKM Darurat hingga PPKM level 2,3 dan 4,” katanya, Rabu (8/9).

Abimanyu menambahkan, program ini juga diharapkan dapat mengungkit gairah wajib pajak Jatim dalam membayarkan kewajibannya. “Silakan memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Baik kendaraan milik pribadi, angkutan umum, maupu n kendaraan operasional di perusahaan dapat menikmati insentif ini,” tuturnya.

“Kami menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya kepada wajib pajak yang terus memberikan suport kepada Pemprov Jatim melalui kesadarannya membayar pajak secara tertib. Pajak yang dibayarkan tersebut akan menjadi energi luar biasa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim,” jelasnya.

Ia optimistis target pajak di Jatim akan dapat terlampaui hingga Desember mendatang. Sebab, realisasi penerimaan pajak yang dikelola Pemprov Jatim hingga 7 September 2021 telah mencapai 73,16 persen dari total target sebesar Rp 13,19 triliun.

Dari pencapaian tersebut, realisasi BBNKB telah mencapai angka 97,97 persen atau sebesar Rp 2,49 triliun. Sedangkan realisasi PKB telah mencapai 73,77 persen atau sebesar Rp 4,35 triliun. (*)

IMG_9642~1

SAMSAT BUNDA, Gubernur Khofifah berharap Permudah dan Percepat Layanan Pembayaran PKB, dan Dekatkan Layanan Pada Masyarakat Desa

WhatsApp Image 2021-05-06 at 10.49.13

WhatsApp Image 2021-05-06 at 10.33.46

WhatsApp Image 2021-05-06 at 10.33.50

WhatsApp Image 2021-05-06 at 10.49.13

Launching Inovasi Samsat Bunda, Go-Pay, dan KB-Bukopin, Inovasi Pengesahan STNK berbasis QR Code Pertama di Indonesia

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat di Jatim. Salah satunya,  Rabu (5/5/2021), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Samsat Badan Usaha Milik Desa (Bunda), Go-Pay, dan KB-Bukopin di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 5 Mei 2021.

Inovasi tersebut sengaja digagas, untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di era digital yang terus berkembang dengan akselerasi tinggi melalui inovasi berbasis teknologi informasi. Selain itu, sebagai upaya pengembangan layanan Payment Point Online Bank (PPOB) yang sudah berjalan.

Pada layanan ini, Wajib Pajak akan mendapatkan SMS bukti pembayaran yang sah yang didalamnya terdapat link E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dengan pengesahan STNK berbasis QR Code, sehingga Wajib Pajak tidak perlu ke Samsat. Inovasi pengesahan STNK berbasis QR Code ini sendiri merupakan yang pertama kali di Indonesia.

Sementara, Samsat Bunda merupakan layanan pembayaran PKB tahunan di BUMDesa yang bekerjasama dengan Polantas Bina Desa (Polbindes) menggunakan fasilitas pembayaran oleh pihak perbankan/non perbankan yang sudah bekerjasama dengan Samsat Jatim (Bank BTN, Bank Jatim, PT. Pos dan KB Bukopin). Saat ini, terdapat 40 BUMDes di seluruh Jatim yang sudah menjalin kerja sama pembayaran PKB.

Untuk inovasi Go-Pay, pembayaran PKB tahunan melalui aplikasi Gopay (uang elektronik dari Gojek) yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB dimana saja dan kapan saja melalui smartphone.

Sedangkan, KB Bukopin merupakan layanan pembayaran PKB tahunan melalui channel pembayaran yang disediakan oleh KB Bukopin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Atas dilaunchingnya berbagai layanan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas inovasi yang telah dilakukan Bapenda Jatim. Menurutnya, Bapenda Jatim telah mampu meningkatkan kinerjanya dengan berinovasi serta selalu megupdate teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pencapaian kinerja Bapenda dari tahun ke tahun mampu melebihi target.

“Sampai hari ini pencapaian Bapenda sudah bagus. Inovasi demi inovasi terus dilakukan. Semoga ini bisa terus dimaksimalkan. Inovasi dalam hal layanan adalah kewajiban, update teknologi adalah keharusan. Dan Inovasi ini yang mampu mengisi ruh percepatan layanan birokrasi,” terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Terkait Samsat Bunda, secara khusus Gubernur Khofifah menjelaskan, inovasi ini bersambungan dengan BUMDesa sehingga bisa membuat masyarakat di desa lebih mudah mengakses layanan dari Pemprov Jatim. Selain itu, juga semakin mendekatkan layanan pada masyarakat.

Karenanya, Khofifah meminta agar layanannya diperluas lagi. Jika saat ini baru terkonfirmasi 40 BUMDesa yang ada layanan Samsat Bunda, maka ke depannya bisa lebih banyak lagi BUMDesa yang menjadi jaringan Samsat Bunda.

Gubernur Khofifah didampingi Dirlantas Polda Jatim, juga melepas 10 unit Mobil Samsat Keliling yang diperuntukkan untuk berbagai daerah di Jatim, di halaman Gedung Negara Grahadi. Pelepasan 10 unit Mobil Samsat Keliling tersebut ditandai dengan pemecahan kendi.

Keberadaan 10 unit mobil Samsat Keliling tersebut, diharapkan dapat mendekatkan dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil dan pedesaan.

Turut menghadiri kegiatan tersebut, antara lain Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman, Kepala Regional 7 PT. Pos Indonesia (Persero) Jatim Adi Sunanto, Dirut Bank Jatim Busrul Iman, Plt. Kepala Bapenda Jatim Muhammad Yasin, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.(*)

 

PENGUNDIAN HADIAH TABUNGAN UMROH TAHAP II DI MASJID AL AKBAR SURABAYA

121006349_654489641937463_5857881007742933513_n

Pengundian hadiah tabungan / tabungan umroh bagi wajib pajak patuh tahap kedua tahun 2020 dilaksanakan secara khusus dalam acara Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Jawa 2020 di Masjid Al Akbar Surabaya, Selasa (8/10/2020).

Pengundian hadiah dilaksanakan secara transparan disiarkan secara virtual di media sosial. Dengan disaksikan oleh Notaris dan saksi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sepuluh hadiah bagi wajib pajak patuh itu diundi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Diffi Ahmad Johansyah, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Jatim Abimanyu Poncoatmojo, Plt. Kepala Bapenda Jatim Ir. Mohammad Yasin, M.Si., Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, Kepala Jasa Raharja Jawa Timur Suhadi dan Kasubditminregident Ditlantas Polda Jatim AKBP Aditya Panji.

Dari pengundian tersebut, terpilih sepuluh wajib pajak patuh yang beruntung, yaitu Hariyono dari Banyuwangi (P3866RY), Jumadi dari Nganjuk (AG4084XA), Muhammad Munir dari Jember (P5486KF), Mahmud dari Jombang (S4551OAK), Tri Kusrini dari Pamekasan (M4634CA), Santi Mulyati dari Surabaya (L6229KJ), Andri Setiawan dari Malang (N1370DZ), Kudsiyatun Nisak dari Gresik (W2620DI), Suwarno dari Surabaya (L2021HF), Agysta Prima dari Ponorogo (AE6468TB).

121006349_654489641937463_5857881007742933513_n

Gubernur Khofifah Perpanjang Diskon Pajak Kendaran Bermotor Hingga 31 Agustus

Perpanjangan diskon

Surabaya (30 Juli 2020) – Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memperpanjang kebijakan pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari semula ditetapkan berlaku mulai 2 April 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, menjadi hingga 31 Agustus 2020. Diskon diberikan kepada pemiliknkendaraan pribadi dan badan usaha.

Tidak hanya itu, Khofifah juga membebaskan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini diambil guna meringankan beban masyarakat Jatim di tengah situasi pandemi ini. Di sisi lain, stimulus ini juga diharapkan dapat menggairahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Perpanjangan batas waktu ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/334/KPTS/013/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Bagi Masyarakat Jatim. Keputusan tersebut juga didukung refrensi dari pemerintah pusat yang juga memberikan perpanjangan pemberian insentif pajak sampai Desember 2020 yang tertuang dalam Permen Keuangan Nomor 86 tahun 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19.

“Semoga kebijakan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (30/7).Perpanjangan diskon

Khofifah menerangkan, besaran diskon yang diberikan masih sama yaitu sebesar 15 persen dari biaya pokok pajak untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga. Sedangkan, untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih mendapat diskon sebesar lima persen dari biaya pokok pajak.

Kebijakan diskon pajak tersebut berlaku untuk kendaraan bermotor pelat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau badan, serta kendaraan bermotor pelat kuning yang dimiliki perorangan atau badan. Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan pelat merah.

Khofifah menyebut antusiasme masyarakat selama kebijakan ini bergulir cukup tinggi. Berdasarkan evaluasi selama tiga bulan terakhir jumlah wajib pajak yang memanfaatkannya mencapai 1.956.254 obyek pajak. Dari transaksi itu, penerimaan yang berhasil diraup Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim mencapai Rp 814 miliar dengan potensi diskon yang telah diberikan sebesar Rp 70,4 miliar.

Secara rinci, pemberian diskon 15 persen untuk roda 2 dan 3 dimanfaatkan oleh 1.673.670 wajib pajak. Sementara untuk diskon roda 4 atau lebih dan alat berat, dimanfaatkan oleh 282.584 wajib pajak.

Khofifah mengatakan, dengan diperpanjangnya kebijakan ini maka besaran diskon yang diberikan mencapai Rp110,8 miliar dengan target penerimaan PKB sebesar Rp 1,26 triliun.

“Kita berharap dengan pemberian insentif ini pemulihan ekonomi di Jatim dapat dilakukan percepatan. Di samping prioritas kita dalam menangani kesehatan menghadapi Covid-19 tetap diutamakan,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah juga mengapresiasi kinerja Bapenda Jatim dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2020 ini. Sebab, capaian PAD Jatim per 27 Juli telah terealisasi 72,26 persen dari target 10,3 triliun.

“Bapenda sudah bekerja keras hingga mampu merealisasikan PAD sebesar Rp 7,44 triliun dari delapan sektor pajak yang dikelola Pemprov Jatim. Ini energi yang luar biasa bagi keberlanjutan pembangunan di Jatim,” pungkasnya. (*)

GUBERNUR JAWA TIMUR BERIKAN DISKON PAJAK KENDARAAN

DISKON PAJAK

          DISKON PAJAK

            Gubernur Jawa Timur Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi , Surabaya, (Kamis,11/06/2020) mengeluarkan Kebijakan Insentif Pajak berupa pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Jawa Timur. Kebijakan ini merupakan ikhtiar Gubernur Jawa Timur dalam mewujudkan Nawa Bhakti Satya (Jatim Sejahtera dan Jatim Berdaya) yang pro rakyat secara berkelanjutan.

            Gubernur merasakan pandemi ini berdampak buruk terhadap berbagai sektor kehidupan, baik sektor swasta dan pemerintahan. Maka untuk itu perlu langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi provinsi Jawa Timur dengan percepatan penerimaan Kas Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selain itu juga memberikan stimulus fiskal untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur yang terdampak Covid-19 dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Selain kebijakan membebaskan denda pajak dan denda BBN bagi semua kendaraan bermotor, Gubernur juga memberikan pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk Roda Dua dan Tiga sebesar 15% (lima belas persen) dan pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Alat Berat sebesar 5% (lima persen). Kebijakan ini ditujukan untuk Kendaraan Bermotor dengan Plat Dasar Hitam atau Plat Dasar Kuning yang dimiliki perorangan atau badan dengan ketentuan setiap kendaraan bermotor hanya berhak mendapat satu kali pengurangan pokok PKB untuk jenis pembayaran PKB tahunan, STNK 5 Tahun, Peralihan Hak, Mutasi dan Kendaraan Baru, bila wajib pajak belum membayar PKB beberapa tahun maka Pengurangan Pokok Pajak hanya berlaku untuk pembayaran PKB tahun terakhir saja.  Pelaksanaan kebijakan ini dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah : (a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), (d). Pajak Air Permukaan (PAP) dan (e). Pajak Rokok; dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 66 ayat (1) “Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak”. Kebijakan berlaku efektif mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 31 Juli 2020.

Pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor ini diharapkan mendorong wajib pajak semakin bergairah membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena berdasarkan data bulan Januari s/d Mei 2020 masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak. Sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 1.315.009 obyek dengan potensi Rp 559.363.782.600,00 dengan perincian Roda Dua sebanyak 1.142.092 obyek dengan potensi Rp. 215.494.808.000 sedangkan Roda Empat sebanyak 173.007 obyek dengan potensi sebesar Rp 343.868.974.600;

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Boedi Prijo Soeprajitno,SH.,M.Si  memprediksi jumlah insentif pajak yang akan diberikan selama 2 bulan pelaksanaan kebijakan ini (Juni dan Juli 2020) sebesar Rp 72.549.473.100,00, dengan perincian untuk Kendaraan R2 sebesar Rp 45.073.496.400,00 dan untuk Kendaraan R4 sebesar Rp 27.475.976.700,00.

Bagi Bapenda Jatim, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya kebijakan Gubernur ini antara lain mewujudkan tertib administrasi pemungutan pajak daerah , meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalisasikan semua jenis layanan unggulan Samsat serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Bapenda Jatim sebagai salah satu stakeholder Samsat Jatim telah mengantisipasi lonjakan jumlah wajib pajak yang akan memanfaatkan kebijakan pemotongan pokok pajak kendaraan bermotor ini dengan mendorong pembayaran melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan marketplace serta membuka kembali seluruh layanan unggulan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

 

Progres Kebijakan Penghapusan Denda Pembayaran PKB dan BBNKB

Kebijakan yang berlaku sejak 3 April hingga 31 Juli 2020 tersebut, data sementara tanggal  6 Juni 2020 sudah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebanyak 117.444 Obyek, denda yang dibebaskan (loss) sebesar Rp 379.003.400,00, sedangkan  Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima sebesar Rp 80.864.878.100,00.

 

Pembayaran Pajak Kendaraan melalui PPOB dan Marketplace meningkat

Selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui  Payment Point Online Bank (PPOB) dan Marketplace. Pada Maret-April 2020 naik 170 % dari Maret  21.963 obyek , dan April naik menjadi 59.442 obyek. Sedangkan pada Mei  naik 41 %, menjadi 84.345 obyek.

Dari sisi potensi, wajib pajak  melalui  Payment Point Online Bank (PPOB) dan Marketplace sejak dilakukannya penutupan layanan unggulan dan penerapan cegah Covid 19 di layanan pada  Maret – April naik 187 % (dari Rp. 12.219.821.350,00 pada Maret menjadi Rp. 35.150.852.350,00 pada April 2020),  dan Mei naik 36 % menjadi Rp. 48.013.613.800,00. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai meminati pembayaran pajak kendaraan bermotor di melalui marketplace dan PPOB karena cepat, mudah dan aman.

 

Pelayanan di Samsat dan Layanan Unggulan di era New Normal

Layanan untuk membayar pajak secara tunai akan segera diaktifkan kembali. Mulai dari Samsat induk, Samsat Drive Thru, dan Samsat Corner. Untuk tetap mencegah penyebaran Covid 19,  Samsat Jatim menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain :

  1. Petugas dan Wajib Pajak HARUS menggunakan masker;
  2. Petugas WAJIB menggunakan sarung tangan dan pelindung wajah (Face Shield);
  3. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area layanan;
  4. Menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk dan Hand Sanitizer disetiap meja layanan;
  5. Menjaga jarak (Phsyical Distancing ) di area layanan;
  6. Sterilisasi ruang layanan dengan desinfektan;
  7. Optimalisasi sirkulasi ruang layanan dan mengatur antrian;

BAPENDA JATIM TERAPKAN STANDAR OPERASIONAL KETAT CEGAH PENYEBARAN CORONA

IMG_9795160320 (Medium)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim) sebagaimana arahan ibu Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa meningkatkan standar kebersihan, baik kebersihan petugas maupun wajib pajak di seluruh Kantor Bersama Samsat dan layanan unggulannya.

Continue reading “BAPENDA JATIM TERAPKAN STANDAR OPERASIONAL KETAT CEGAH PENYEBARAN CORONA”

TUNGGAKAN PAJAK MOBIL MEWAH 2019

createimage_medium

Sebanyak 7.628 unit mobil mewah terdaftar di Jawa Timur, namun dari jumlah tersebut sebanyak 610 unit mobil masih menunggak pajak senilai Rp. 10 miliar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim) Boedi Prijo Soperajitno, SH.,M.Si saat gelar perkara kasus mobil mewah di Markas Kepolisian  Daerah Jawa Timur, Senin (15/12/2019). Berdasarkan data Bapenda Jatim, nilai jual mobil tersebut di atas Rp. 700 juta per unit dengan  potensi pajak­­nya mencapai Rp.125,4 miliar per tahun.

Continue reading “TUNGGAKAN PAJAK MOBIL MEWAH 2019″

1,7 Juta Wajib Pajak Manfaatkan Program Pembebasan Pajak Daerah dari Gubernur Jawa Timur

IMG_5969 (Medium)

Sebanyak 1.751.837 wajib pajak (WP) telah memanfaatkan program pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan kebijakan Gubernur Jawa Timur sejak tanggal 23 September  hingga berakhirnya 14 Desember 2019.

Ini terdiri dari 212.338 Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk pembebasan BBN II, 36.392 SKP untuk pembebasan sanksi administrasi PKB dan 1.503.107 SKP untuk daftar ulang.

Continue reading “1,7 Juta Wajib Pajak Manfaatkan Program Pembebasan Pajak Daerah dari Gubernur Jawa Timur”