Home » Posts tagged "bapenda"

Patuh Bayar Pajak Kendaraan, 15 Warga Jatim Dapatkan Hadiah Tabungan Umroh

IMG_0224

IMG_0224

15 Wajib Pajak (WP) patuh di Jawa Timur mendapatkan hadiah tabungan umroh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diundi dalam  peringatan Nuzulul Quran di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya,Senin malam (18/4/2022). Dengan disaksikan oleh sekitar 10 ribu jamaah yang memadati Masjid Agung itu, pengundian dilakukan secara bergantian antara lain oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah, Pj. Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latief Usman, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur Hervanka Tri Dianto, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno.

WhatsApp Image 2022-04-19 at 12.15.27

Pemberian apresiasi berupa Tabungan Umroh Bank Jatim ini, merupakan program unggulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk  mendongkrak pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. “Di momen ini kita juga lakukan pengundian tahap pertama bagi wajib pajak patuh yang mendapatkan tabungan umroh. Ada hal yang patut kita syukuri bahwa di tahun 2021 berdasarkan rilis Kemendagri pendapatan seluruh provinsi di Indonesia yang tertinggi secara persentatif adalah Jatim yaitu 103,97 persen dari target,” tegas Khofifah. Banyak program yang digulirkan Pemprov Jatim guna mendongkrak PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Mulai dari pemberian diskon, pembebasan denda keterlambatan atau pemutihan, hingga pemberian apresiasi pada wajib pajak patuh berupa tabungan umroh. Menurut Khofifah, upaya itu tak lepas dari upaya menyejahterakan warga Jatim.

“Karena semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak pula anggaran yang bisa dibelanjakan untuk penyejahteraan warga Jawa Timur,” pungkas Gubernur Khofifah.

Sejak 2019, Pemprov Jatim memberikan tabungan umroh senilai 30 juta rupiah  pada para wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum tenggat waktu yang diberikan. Pada tahun ini disiapkan 46 tabungan umroh untuk wajib pajak patuh di Jawa Timur. Dengan pengundian tahap satu ini, maka masih tersisa sebanyak 31 orang pemenang yang akan terbagi dalam dua periode pengundian. Yakni, periode II diberikan kepada 15 orang, dan periode III diberikan bagi 16 orang.(*)

 

 

 

 

 

IMG_0288

IMG_0193

Gubernur Luncurkan Layanan Samsat Kampus

IMG_3525

Pertama di Indonesia, Tahap Awal Dibuka di 75 Perguruan Tinggi se-Jatim

Sebagai bentuk dukungan dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Layanan Samsat Kampus, di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Senin (4/4/2022).

Peluncuran inovasi tersebut ditandai dengan penekanan layar virtual yang dilakukan Gubernur Khofifah didampingi oleh PJ Sekdaprov Jawa Timur Wahid Wahyudi, Rektor Unair Surabaya Mohammad Nasih, Rektor UNESA, Kepala Bapenda Provinsi Jatim Abimanyu Poncoatmojo dan perwakilan dari Jasa Raharja serta  Dirlantas Polda Jawa Timur.

Samsat Kampus sendiri merupakan inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Inovasi ini merupakan insiasi dan bentuk perhatian Gubernur Khofifah untuk mendukung pengembangan usaha-usaha koperasi perguruan tinggi sekaligus memberikan kemudahan dengan menyediakan tempat layanan pembayaran PKB yang cepat, mudah, dan dekat dengan lingkungan kampus perguruan tinggi.

Total, hingga saat ini terdapat 75 kampus yang siap bekerjasama memberikan layanan pembayaran PKB melalui layanan Samsat Kampus.

Gubernur Khofifah secara khusus memberikan apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh kampus negeri maupun swasta atas kerjasamanya dengan Bapenda Jatim.

Tak hanya itu, Khofifah juga mengapresiasi sinergitas yang juga dilakukan oleh Perbankan, UPT dilingkup Pemprov Jatim, termasuk pula Dirlantas Polda Jatim untuk menyukseskan adanya Samsat Kampus ini.

“Pembukaan ini pada dasarnya adalah perluasan dari PPOB (Payment Point Online Banking). Terima kasih sambutan dari perguruan tinggi baik negeri maupun  swasta, luar biasa. Tentu kami berharap bahwa secara khusus bisa bersinergi dengan seluruh koperasi yang ada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Jawa Timur,” kata Khofifah.

IMG_3525 “Perluasan ini menjadi bagian penting bagi kami untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur makin mudah, makin murah, makin dapat dijangkau di berbagai lini,” imbuhnya.

Khofifah  juga berharap, dengan adanya Samsat Kampus dapat memberikan penguatan bagi support public service bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.

Tidak hanya itu Khofifah menyampaikan,  E-Samsat Bapenda Jatim memiliki indeks kepuasan masyarakat yang cukup tinggi yaitu sebesar 96.64 persen puas, dimana sisanya yakni sebanyak 3.33  persen biasa dan sebesar 0.03 persen tidak puas.

“Terimakasih atas seluruh kerja keras dari seluruh jajaran Bapenda Jatim, ini luar biasa. Hal ini harus dijaga dan dipertahankan. Bentuk layanan kepada masyarakat harus terus di dorong untuk memberikan kepuasan pada seluruh proses pelayanan KB Samsat,” ujar Khofifah.

Pada kesempatan tersebut pula, Gubernur Khofifah juga mengapresiasi Bapenda Provinsi Jawa Timur yang pada tahun ini telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut yakni Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2021.

Dimana penghargaan tersebut merupakan penghargaan pertama yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian evaluasi pelayanan publik.

Selain Samsat Kampus, inovasi mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga dilakukan Bapenda Jatim melalui sejumlah program. Seperti Samsat Bunda, yang hingga tanggal 3 April 2022, layanan pembayaran melalui jalur Samsat Bunda (Bumdes) telah dimanfaatkan sebanyak 16.982 wajib pajak dengan penerimaan Rp 4,9 Milyar.

Selain itu, juga adalah layanan Samsat OPOP, yang di periode yang sama telah dimanfaatkan sebanyak 1.887 wajib pajak dengan penerimaan sebanyak Rp 657 juta.

Dan total layanan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Samsat e Chanel yakni sebanyak 341.823 wajib pajak dengan penerimaan sebanyak Rp 183 Milyar.

Di sisi lain, Pemprov Jatim juga tetap kontinyu memberikan apresiasi pada wajib pajak yang taat dan patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan memberikan Undian Hadiah Tabungan Umroh. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama Kantor Bersama Samsat Jatim dengan Bank Jatim.

Sejak tahun 2019 hingga 2021,  telah diberikan sebanyak 60 tabungan umroh kepada wajib pajak patuh.  Dan, pada tahun 2022 kali ini, telah disediakan hadiah tabungan Umroh untuk 46 wajib pajak patuh, masing-masing senilai Rp 30 juta rupiah.

Dimana hadiah tersebut akan diundi dalam tiga tahap. Tahap pertama, akan dilaksanakan pada April 2022, dan tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Agustus bersamaan dengan HUT Kemerdekaan RI, serta tahap ketiga yakni pada bulan Oktober bersamaan dengan Hari Jadi Pemprov Jatim.

Tahun ini Pemprov Jatim juga kembali memberikan kebijakan berupa pembebasan pajak daerah yang dilaksanakan selama 3 bulan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2022. Dimana kebijakan tersebut meliputi Pembebasan sanksi administrarif pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok BBNKN II.(*)

IMG_3503

IMG_3575

Gubernur Khofifah Berlakukan Pemutihan Pajak Sambut Ramadhan

IMG_8248

IMG_8248

Kabar gembira datang untuk warga Jawa Timur. Ini setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa menggulirkan kembali program insentif pajak menyambut datangnya Bulan Ramadan. Insentif yang diberikan ialah pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN kedua dan seterusnya.

Pemutihan pajak tersebut berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2022 mendatang dan berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan di Jawa Timur. Selain itu, pemutihan juga diperuntukkan bagi kendaraan luar provinsi Jatim yang melakukan balik nama kendaraan. Pemutihan ini secara resmi berlaku dengan turunnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/226/KPTS/013/2022 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, melalui pemberian insentif ini akan mengurangi beban masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Dengan demikian, masyarakat lebih tenang dalam menjalani ibadah selama Ramadhan.

“Insyallah stok bahan makanan pokok kita aman, kecuali minyak goreng, situasi Covid-19 semakin terkendali, ditambah lagi dengan adanya insentif pemutihan pajak, Ramadhan tahun ini Insya Allah dapat kita lewati dengan suasana bahagia dan semakin khusyuk ibadahnya,” tutur Gubernur Khofifah , Jum’at (1/4/2022).

Adanya pemutihan PKB dan pokok BBN II ini sekaligus menjadi ikhtiar pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim. Sebab, hingga 14 Maret 2022 tercatat sebanyak 277.430 obyek mengalami peralihan hak kepemilikan atau lapor jual namun belum dilakukan balik nama kendaraan. Dengan asumsi 50 % dari potensi tersebut memanfaatkan kebijakan pemutihan, dari sektor PKB akan dimanfaatkan oleh 138.715 wajib pajak.

“Jika potensi dari setiap sumber pendapatan daerah itu dapat terus dimaksimalkan, kami yakin semangat Optimis Jatim Bangkit di tahun 2022 ini akan terwujud,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, kesadaran masyarakat Jatim dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sangat tinggi. Hal itu terbukti dari berbagai capaian yang telah dibuktikan Bapenda Jatim. Tahun ini, sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar 22,49 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian realisasi pajak yang maksimal ini tidak lepas dari faktor inovasi layanan yang maksimal baik pembayaran langsung maupun inovasi pembayaran non tunai. Animo wajib pajak yang membayar secara non tunai dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan, hingga 30 Maret telah dimanfaatkan 307.183 wajib pajak.
“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat terus memaksimalkan layanan kita kepada masyarakat. Karena masyarakat akan semakin mudah dalam membayar pajak dapat dilakukan kapan saja dimana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat,” ujar Khofifah.

 

 Pemprov Perbanyak Kuota Undian Umroh untuk 46 Wajib Pajak 

Tingginya kesadaran wajib pajak ini menurut Khofifah patut disyukuri dan diapresiasi. Sebagai apresiasi, Pemprov Jatim kembali akan memberikan hadiah tabungan umroh yang tahun ini diperbanyak hingga 46 pemenang. Tabungan umroh tersebut diberikan dengan nilai nominal sebesar Rp 30 juta. Tahun lalu, penerima undian umroh hanya diberikan kepada 30 wajib pajak patuh di Jatim.

“Untuk tahap pertama, hadiah umroh akan kita undi pada awal Bulan Ramadhan tahun ini. Jadi segera bayar pajak kendaraannya agar mendapat kesempatan untuk menang undian umroh,” ujar Khofifah. Selanjutnya undian dilaksanakan pada momentum HUT Kemerdekaan RI dan HUT Provinsi Jatim 2022.Flyer Wajib Pajak Bapenda-01

PENGARAHAN DAN PENGUKUHAN PDPP

IMG_2746

IMG_2746

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim) Drs. Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno, MM, pada Selasa, (29/03/2022) menyampaikan pengarahan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Triwulan I sekaligus mengukuhkan 28 orang  Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) di ruang Loka Artha Praja kantor Bapenda Jatim.

Dalam pengukuhan itu, Kepala Bapenda Jatim menyampaikan harapannya kepada para PDPP yang bertugas di masing-masing Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB. Samsat) karena PDPP mengemban tugas berat dan merupakan ujung tombak pelayanan, serta sangat menentukan keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan dari PKB dan BBNKB.(*)

IMG_2755

IMG_2797

UPT PPD Surabaya Timur Raih Penghargaan Pelayanan Prima (A)

flyer pelayanan prima surabaya timur

flyer pelayanan prima surabaya timur

Penghargaan diberikan kepada UPT Pengeloaan Pendapatan Daerah (PPD) Surabaya Timur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Jatim, sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut, diberikan langsung oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara virtual melalui kanal YouTube KemenPAN-RB dari Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Penghargaan yang diberikan kepada UPT PPD Surabaya Timur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Jatim, sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2021.  merupakan pertama yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian evaluasi pelayanan publik.

Selain itu, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Jatim, yang meraih predikat Sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A-) pada tahun 2021.

Sebagai informasi, untuk tingkat provinsi, Penilaian tersebut diberikan Kementerian PAN-RB usai dilakukan evaluasi pada 34 UPP (Unit Pelayanan Publik), yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sementara di tingkat kabupaten/kota, lokus evaluasi mencapai 514 UPP, yang terdiri dari DPMPTSP serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim yang tidak kenal lelah untuk berinovasi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, Pemprov Jatim meraih dua penghargaan dari KemenPAN-RB. Terima kasih atas kerja keras dan inovasinya dari OPD dan ASN Pemprov Jatim. Semoga capaian penghargaan ini dapat menjadi semangat untuk lebih dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Jatim,” ujar Khofifah .(*)

 

Capaian PAD Jawa Timur Terpantau Progresif Di Tengah Gelombang Ketiga Covid-19

IMG_9709

IMG_9706

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur  dari sisi Badan Pendapatan Daerah ((BAPENDA) terpantau stabil – progresif  meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga Pandemi Covid-19. Bahkan pada periode yang sama di tahun lalu, jumlah penerimaan tahun ini mengalami peningkatan.

“Alhamdulillah, tren PAD Jatim dari  BAPENDA  relatif stabil bahkan progresif . Tidak ada kontraksi ,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau langsung data Real Time E-Samsat Jatim di Kantor Bapenda Jatim, Kota Surabaya, Rabu (17/2/2022) sore.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim per tanggal 17 Februari 2022, penerimaan kas PAD Jatim mencapai Rp 1,56 triliun atau 10,95% dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp 14,25 triliun.

Dibandingkan penerimaan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan PAD tahun ini meningkat 0,85%. Pada 17 Februari 2021, Bapenda Jatim mencatat penerimaan PAD sebesar Rp 1,43 triliun atau 10,11% dari target PAD 2021 sebesar Rp 14,24 triliun.

“Perbandingan Year on Year (YoY), sangat penting pasalnya untuk mengukur seluruh kinerja keuangan dari Pemprov Jatim,” jelasnya.

Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat Jawa Timur dalam membayar pajak. Selain itu, kata dia, sebagai penanda bahwa kondisi perekonomian masyarakat Jawa Timur cukup baik. Apalagi, dalam pencapaian target pajak tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan melainkan juga daerah-daerah melalui UPT Bapenda.

“Tiga UPT di kabupaten di Madura sudah memenuhi target PAD Jatim dari sektor pajak. Begitupun tujuh UPT lainnya di Jatim yang telah mampu memenuhi target pajak di awal tahun. Ini  merupakan kinerja luar biasa,” tuturnya.

Khofifah menyebut, dengan target PAD sebesar 12,45% per tanggal 17 Februari, tercatat sepuluh UPT mampu memenuhi targetnya. Antara lain, Pasuruan 16,47%, Sumenep 16,03%, Bangkalan 16,02%, Jombang 15,77%, Sampang 15,75%, Malang Kota 15,74%, Surabaya Timur 15,56%, Sidoarjo 15,41%, Surabaya Utara 15,24% dan Mojokerto 15,19%.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat

yang atas partisipasinya yang luar biasa untuk terus mendukung pembangunan yang ada di Jawa Timur,” lanjut Khofifah.

IMG_9797

 

96,64 Puas Pelayanan Bapenda

Sementara itu, Khofifah mengungkapkan bahwa sebanyak 96,64 persen masyarakat Jatim menyatakan puas terhadap layanan pajak dan retribusi yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Para wajib pajak berpartisipasi sebagai responden dalam pengisian survey kepuasan masyarakat. Alhamdulillah, dari sebanyak 28.170 responden, 96,64 persen mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan,” tuturnya.

“Sementara, masyarakat yang menyatakan biasa saja sebanyak 3.33 persen dan sebesar 0.03 persen menyatakan tidak puas terhadap layanan,” tambah dia.

 

Khofifah menerangkan, berdasarkan data Bapenda secara real time, prosentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) Samsat di kabupaten/kota tertinggi di Jatim berhasil diraih 32 Kantor Bersama (KB) dengan tingkat kepuasan 100 persen. Diantaranya, yaitu Samsat Jember Timur, Sidoarjo, Surabaya Selatan, Bojonegoro, Tuban, Kab Probolinggo, Situbondo, Pacitan, Malang Batu, Jember Barat, Blitar Wlingi, Tulungagung dan Benculuk Banyuwangi.

 

Juga, dari Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Jombang, Kediri Katang, Gresik, Lamongan, Malang Karang Ploso, Blitar Kota, Surabaya Utara.

 

Khofifah menyebut, Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan Wajib Pajak Daerah terhadap pelayanan Pajak Daerah.

 

“Dengan begitu, kita jadi tahu mana yang kurang, sehingga bisa segera dibenahi dan diperbaiki. Yang sudah baik, ditambah lebih baik lagi,” tuturnya.

 

Sebagai informasi, berdasarkan data Bapenda Prov. Jatim, E Samsat berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mendukung dan mempercepat capaian realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerjasama ini dilakukan diantaranya dengan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BNI, Indomaret, Samolnas, Link Aja, Alfamart, Alfamidi, Bank BTN, Griya Bayar, Tokopedia hingga PT. Pos Indonesia.

 

Dari jumlah kerjasama tersebut diharapkan dapat tercapai potensi pendapatan mencapai Rp. 88,87 Milyar dengan obyek pajak sebanyak 164.508 obyek. (*)

IMG_9709

IMG_9743

IMG_9747

IMG_9752

IMG_9791

IMG_9714

PAD Jatim Tertinggi Nasional, Gubernur Puji Kinerja Bapenda

IMG_8067

 

IMG_8023

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim atas realisasi pendapatan APBD Jawa Timur 2021 yang berhasil menempati peringkat pertama nasional. Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin apel pagi bersama Wakil Gubernur Jatim, emil Elestianto Dardak, Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono yang diikuti jajaran Bapenda Provinsi Jatim Senin (10/1/2022).

“Realisasi pendapatan APBD Jatim Tahun Anggaran 2021 mencapai 103,97 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp32,9 trilyun, sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp34,2 trilyun, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Bapenda Jatim dalam mewujudkan pelayanan publik bersih dan berintegritas. ” kata
Gubernur Khofifah .

Gubernur berterima kasih kepada seluruh karyawan Bapenda Provinsi Jatim yang bekerja keras. Dimana dari target pendapatan sebesar Rp 32,9 triliun, sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi Rp 34,2 triliun. Kalau secara prosentatif realisasi pendapatan secara nasional yaitu menjadi tertinggi pertama sevara nasional, yakni mencapai 103, 97 persen. “Dimana sebagai besar suport anggaran APBD ini dari seluruh karyawan Bapenda.”ucap gubernur.

Dalam Apel Pegawai yang diikuti juga oleh seluruh Kepala Organisasai Perangkat Daerah (OPD)  itu Gubernur Jawa Timur mengingatkan  OPD segera merealisasikan program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. “Jadi kalau ada kaitan dengan proyek infrastruktur di Jatim ini kan ada bidding proyek yang segera dilakukan sudah final ini bagus. Tapi juga ada proyek infrasturktur proses lelangnya lama atau lelang ulang. Maka itu saya harap proses proyek infrastruktur ini segera dilakukan percepatan pembangunannya jangan sampek ditunda,” katanya.

Percepatan realisasi anggaran tersebut, kata dia, untuk mendukung pemulihan ekonomi Jawa Timur. Karena dalam keadaan ekonomi dan keuangan mengalami pelemahan akibat pandemi covid-19,  belanja pemerintah menjadi salah satu sumber utama dalam  mendorong pemulihan ekonomi.

“Apa yang bisa disegerakan, langsung tancap gas. Jangan ditunda-tunda karena dianggap masih awal tahun misalnya. Tidak begitu cara pandang kita. Semua langsung tancap persneling,” ungkap Khofifah.

Khofifah mengatakan, percepatan realisasi ini juga sebagai instrumen pembangunan dan mendukung stabilitas ekonomi di daerah.

Ada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun, capaian program, serta anggaran, namun yang paling penting terkait hal-hal yang urgent, seperti program-program pembangunan infrastruktur harus disegerakan lelangnya.

“Saya mengharapkan percepatan realiasi APBD Tahun Anggaran 2022 segera dilakukan. Saya minta tolong semuanya melakukan berbagai percepatan realisasi dari program-program yang sudah disusun. Kekhawatiran tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bekerja cepat,” ujarnya.

“Dan kita memaksimalkan belanja daerah agar mampu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah kondisi pandemi Covid-19,” tambah dia.

IMG_7951

IMG_7946

IMG_8001 IMG_7999 IMG_7942 IMG_7967

 

IMG_8073

IMG_8067

 

Gubernur Jatim Lantik Pejabat Administrator Bapenda Jatim

IMG_2864

IMG_2864

 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik serta mengambil Sumpah/Janji Pejabat Admnistrator serta Pengawas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim)  di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/12/2021). Pelantikan ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) bersamaan dengan pelantikan 1.502 pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pelantikan tersebut pejabat eselon IV, mencapai 1.163 orang sedangkan pejabat eselon III sebanyak 337 orang. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 821.2/6556/204/2021 dan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/6557/204/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tanggal 28 Desember 2021.

Dalam pelantikan tersebut, Khofifah mengungkapkan perombakan itu bagian dari misi menuju Jatim bangkit pasca pergantian tahun. “Proses keorganisasian di lingkup Pemprov Jatim yang dilakukan ini berseiring dengan beberapa titik yang harus kita konfersi ke jabatan fungsional,maka yang struktural pada hari ini kita lakukan pelantikan secara bersama-sama,”katanya. Seluruh OPD harus membangun sinergi internal maupun eksternal lingkungan birokrasi,baik vertikal maupun horizontal.Secara vertikal, ke atas dan ke bawah, sedangkan secara horizontal dengan berbagai instansi vertikal, baik itu TNI/Polri/BUMN maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana membangun komunikasi efektif dengan DPRD Prov Jatim.

Dikatakannya, terdapat 11 indikator kinerja utama (IKU) yang akan terus menjadi standarcapaian.“Dari 11Indikator Kinerja Utama (IKU) maka ada didalam diri saudara yang ada di jabatan administrator dan pengawas semua. Akan menjadi satu kesatuan dari capaian-capaian target yang pernah kita sepakati bersama DPRD Prov Jatim lewat RPJMD kita,”papar Gubernur.

Karena masih dalam suasana phisical distancing maka yang berada di Grahadi hanya sebagian kecil, sedangkan yang sebagian besar dilakukan secara virtual. Meski secara mengikuti secara virtual, di Bapenda Jatim, pegawai yang dilantik  mengikuti pelantikan ini secara khidmat demikian pula saat mengucapkan Sumpah/Janji Jabatan.

Sementara itu, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, proses mutasi dan promosi itu membutuhkan waktu panjang. Lebih dari tiga bulan. Tahapan yang dilalui salah satunya verifikasi bersama tim Baperjakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Sekarang sudah tidak ada lagi jabatan kosong pada eselon III dan IV,’’ ungkapnya. (*)

 

PEJABAT ADMINISTRATOR BAPENDA JATIM

TMT 3 Januari 2022

1 Y. GUNADI, S.Si, M.M. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso
2 ARIES YUDHANATA, S.E., M.AP. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu Kota
3 WIDANINGRUM EMA ROCHIMA, S.Sos., M.Si. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur
4 ENDANG BUDIHATI, S.E., M.M. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah  Banyuwangi
5 SLAMET BASUJANARKO, S.H.,M.Si. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Selatan
6 JUNI KOOSFIJANTI, S.E., M.M. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bangkalan
7 RIFA’I, S.E. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk
8 Dra. AINUN NADLIROH, M.M. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik
9 MAS BUDY IRAWAN, S.E.,M.A. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pacitan
10 ZAINAL ARIFIN, S.E., M.Ak. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Probolinggo
11 ANANG NOOR BAIQUNI, S.STP., M.IP. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri
12 Drs. HARTANTO SETIABOWO, M.M. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
13 ALVIN AGUSTINO RENALDI, S.T., M.MT. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Ponorogo
14 SUSINTO, S.H. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Madiun
15 HERY SANTOSO, S.H. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo
16 ENDAH YANUARTI, S.E., M.M. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Kota
17 ENDANG RATNA RATMININGSIH, S.H., M.Si Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Ngawi
18 Drs. AGUS SISWANTO Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang
19 NUNUNG SETIJOWATI, SH, M.Si Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan
20 NURBAITI ISNAINI, S.E., M.Aks. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Barat
21 GALIH AGUS SURYANTO, S.STP., M.A. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek
22 ISMAWAN TARAMURTI, S.H., M.M. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
23 MUHAMMAD SYAIFULLAH, S.E. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Situbondo
24 CHUSNUL HADI, S.E., M.M. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan
25 DIDIT NOVIANEDY, S.E.Ak., M.M. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Magetan
26 GITO SAMPURNO, S.Sos., M.Si. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lamongan
27 SAIFUL FATONI, S.E. Ak., M.M Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sampang
28 IWAN PARATHON, S.E., M.Si. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung
29 ORBAH YUDHA BIAH, S.Sos, MM Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan

Tiga Tahun Berturut, Samsat Jatim Torehkan WBK dari Kementerian PAN-RB

WhatsApp Image 2021-12-21 at 18.06.56

WhatsApp Image 2021-12-21 at 18.06.56

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali memberikan predikat zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi untuk instansi SAMSAT Jatim. Predikat WBK tersebut diberikan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kepada UPT PPD SAMSAT Pasuruan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim di Artotel Suites Mangkukuhur Jakarta, Senin (20/12).

Predikat WBK tersebut merupakan anugerah yang ketigakalinya diterima Bapenda Jatim selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2019, anugerah predikat WBK juga diperoleh Bapenda Jatim melalui UPT PPD SAMSAT Jombang dan pada tahun 2020 diperoleh UPT PPD SAMSAT Nganjuk. Ketiganya memperoleh predikat WBK setelah melalui proses penilaian ketat berdasarkan kualitas pelayanan yang baik dan berintegritas.

Perolehan predikat WBK bagi SAMSAT Jatim merupakan pencapaian istimewa. Sebab di Indonesia, hanya SAMSAT di Jatim yang telah memperoleh predikat WBK. Terlebih perolehan predikat WBK tersebut telah mencapai tiga kali selama tiga tahun berturut.

Atas anugerah predikat WBK tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada seluruh jajaran ASN, Kepolisian serta Jasaraharja yang telah memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik bersih dan berintegritas. Predikat tersebut menjadi penanda bahwa inovasi yang dilakukan Bapenda Jatim selama ini telah berseiring dengan semangat reformasi birokrasi.

“Bapenda Jatim dengan berbagai transformasi digital yang telah dilakukan untuk layanan pembayaran pajak kendaran terbukti berhasil mempersempit celah kecurangan dan praktik calo di lingkungan SAMSAT. Kita berharap, seluruh SAMSAT di Jatim ke depan juga akan meraih predikat WBK demi mewujudkan layanan yang bersih dan berintegritas,” tutur Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (21/12).

Untuk diketahui, tahun ini Kementerian PAN-RB menerima usulan sebanyak 4.400 unit kerja untuk diajukan dalam zona integritas. Dari usulan tersebut, sebanyak 558 unit kerja pelopor perubahan birokrasi mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Secara rinci, sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.

Lebih lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengatakan, predikat WBK juga harus dikejar oleh seluruh OPD di lingkungan Pemprov sebagai wujud komitmen mewujudkan good goverment dan clean goverment. Ini juga selaras dengan tagline Jawa Timur CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif).

“Salah satu cara untuk mempersempit celah korupsi dan gratifikasi adalah memperkecil layanan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini telah dilakukan Bapenda Jatim melalui penerapan inovasi SAMSAT 4.0 agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara cashless,” pungkas  Gubernur jawaTimur ibu Khofifah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jatim  menambahkan, tahun ini Bapenda mengusulkan 18 UPT PPD SAMSAT yang telah menerapkan zona integritas menuju WBK. Selain itu, Bapenda Jatim juga mengusulkan UPT PPD Jombang dan UPT PPD Nganjuk menuju zona integritas WBBM.

“Alhamdulillah, berkat dorongan dan arahan dari ibu gubernur, UPT PPD Samsat Pasuruan lolos mendapatkan predikat WBK. Ikhtiar ini tidak akan berhenti sampai di sini. Sebab, ibu gubernur mendorong agar UPT PPD Samsat terus berupaya menjadi unit kerja yang memiliki predikat WBK maupun WBBM,” pungkas kepala Bapenda Jatim

Gubernur Khofifah Terjunkan Tim Vaksinasi Sisir Warga Kampung 1001 Malam Surabaya

WhatsApp Image 2021-12-21 at 10.19.42

WhatsApp Image 2021-12-21 at 10.19.42

Upaya  membentuk kekebalan komunitas serta upaya  memutus rantai penularan Covid-19 melalui vaksinasi terus digencarkan Pemprov Jawa Timur. Meskipun total capaian vaksinasi untuk umum  dosis 1  per tanggal 20 Desember tercatat 74,59 persen dan lansia dosis 1 tercatat 59,49 persen , Pemprov bersama pemkab/ pemkot terus menyisir bagi warga yang belum vaksinasi atau belum vaksin dosis ke dua. Termasuk bagi warga yang tinggal di daerah slum area  yang tidak teregistrasi atau unregistered people_ seperti di bawah jembatan Moro Krembangan yang dikenal sebagai Kampung 1001 Malam, Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara khusus telah bertemu mereka sambil membagikan sembako  pada bulan September lalu seraya bertanya apakah mereka sudah divaksin atau belum. Ketika mendapat jawaban bahwa sebagian besar mereka belum divaksin, maka Gubernur  Khofifah segera  menerjunkan tim untuk  jemput bola melaksanakan vaksinasi bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai pemulung dan pengamen jalanan tersebut, yang hari ini telah menerima dosis kedua, Selasa (21/12).

Tim yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Dinas Kesehatan Jatim bekerjasama dengan Puskesmas Dupak, Surabaya. Pada kesempatan ini , sebanyak 228 orang disasar untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

“Jadi pada akhir September lalu kita sudah menerjunkan tim untuk vaksinasi dosis pertama. Dari 228 sasaran, yang memenuhi syarat ada 160 orang. Kemudian, sekarang kita terjunkan lagi untuk vaksinasi dosis kedua untuk mereka,” tutur Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi,  Selasa (21/12).  Dari 160 sasaran vaksinasi dosis pertama tersebut, lanjut Khofifah, saat ini baru 120 orang yang memenuhi syarat vaksinasi untuk dosis kedua.

Menurut orang nomor satu di Jawa Timur tersebut, karena letak tempat tinggal warga di bantaran sungai, membuat mereka kurang mendapatkan akses dan informasi terhadap layanan vaksinasi. Selain itu sebagian besar memang  tidak teregistrasi sebagai warga setempat. Maka layanan vaksinasi harus diberikan dengan sistem jemput bola.  “Semua warga di Kampung 1001 malam dimaksimalkan untuk  mendapatkan layanan vaksinasi. Apakah bagi mereka yang sudah memiliki catatan kependudukan maupun yang masih termasuk ‘ unregistered people’ ,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah mengakui, untuk menjangkau vaksinasi bagi kelompok tunawisma dibutuhkan pendekatan khusus. Di antaranya ialah layanan jemput bola yang telah dilakukan Pemprov melalui tim Bapenda Jatim  yang sedang baksos dalam rangka HUT Bapenda kerjasama dengan aparat kelurahan dan puskesmas  setempat. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lengkap terkait pentingnya vaksinasi dalam membentuk kekebalan kelompok serta  memutus rantai penularan Covid-19. “Sebelum kita menjemput warga Kampung 1001 malam untuk vaksin, dua minggu ini kita lakukan sosialisasi sekaligus pendataan agar mereka bisa mempersiapkan diri,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jatim menambahkan, dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut terdapat empat ibu hamil dan sejumlah anak yang belum dapat mengikuti vaksinasi. Temuan itu akan dilaporkannya kepada Gubernur Khofifah untuk selanjutnya mendapat arahan lebih lanjut. “Ibu gubernur sangat tinggi perhatiannya kepada warga di sini. Karena itu, vaksinasi untuk para ibu hamil dan anak-anak tentu akan segera ditindaklanjuti setelah kami melaporkan giat vaksinasi hari ini,” tutur Abimanyu.

Di Kampung 1001 malam tersebut sejatinya ada 450 warga dari 180 KK. Kendati demikian, dari jumlah tersebut baru 45 warga yang tercatat sebagai penerima bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan. Oleh karenanya kita harus saling mengisi saling melengkapi agar layanan kesehatan dan kesejahteraan makin merata.