Home » Berita » GUBERNUR JAWA TIMUR MEMBEBASKAN SANKSI PKB DAN BBNKB

GUBERNUR JAWA TIMUR MEMBEBASKAN SANKSI PKB DAN BBNKB

 

Boedi Prijo Soeprajitno menyampaikan penjelasan terkait kebijakan gubernur membebaskan sanksi pajak dan BBN
Boedi Prijo Soeprajitno menyampaikan penjelasan terkait kebijakan gubernur membebaskan sanksi pajak dan BBN

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya  serta membebaskan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor bagi seluruh pemilik kendaraan di Jawa Timur.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 88 tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur tahun 2018. Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jatim Boedi Prijo Soeprajitno,SH.,M.Si menjelaskan kebijakan Gubernur ini untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Ini adalah upaya bapak Gubernur Jawa Timur untuk meringankan wajib pajak di tengah kondisi ekonomi yang melemah”, kata Boedi Prijo.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov Jatim Boedi Prijo Soeprajitno, SH MSi menjelaskan sasaran kebijakan ini adalah pemilik kendaraan yang belum membayar pajak, serta pemilik kendaraan yang belum mengurus balik nama kendaraannya karena dari 18.792.588 kendaraan bermotor baik roda dua, maupun roda empat di Jatim, sebanyak 5.468.213 objek kendaraan, sebanyak 29,10 persen yang belum melakukan pendaftaran ulang atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain itu, terdata sebanyak 1.125.318 kendaraan di Jawa Timur yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan tapi belum dilakukan balik nama oleh pemiliknya yang sekarang.

Program ini berlangsung mulai tanggal 24 September sampai 15 Desember 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *