GUBERNUR MENEKANKAN PERLUNYA MENEMPATKAN MASYARAKAT DALAM POSISI PENTING DALAM PEMBANGUNAN

Gubernur Jawa Timur DR. H. Sukarwo , SH,M.Hum menekankan dalam proses pembangunan sudah saatnya dinas-dinas dan lembaga yang melayani publik mengedepankan keinginan masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur (Jumat,12 /03/2010) dalam pengarahan kepada Pegawai Negeri Sipil dari berbagai dinas dan badan yang mengikuti senam pagi di lapangan parkir KB.SAMSAT SURABAYA TIMUR. Gubernur menegaskan,”yang menentukan kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat sehingga masyarakat harus ditempatkan pada posisi penting dalam relasi pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik yang bisa membuat masyarakat nyaman”. Masing-masing dinas dan lembaga yang melayani publik harus melibatkan masyarakat dalam Citizen Charter (kontrak pelayanan). Sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam posisi demokratis dengan mendengarkan keinginan masyarakat.  Jajaran frontline pelayanan, seperti di Samsat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Penanaman Modal (BPM), Rumah Sakit Daerah (RSD) dan beberapa instansi yang langsung bersinggungan dengan layanan masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan 99,1 % uang ada di masyarakat. Dari Rp.628 trilyun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur hanya Rp.7,8 trilyun yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD. Dalam pembangunan yang bersifat  partispatoris harus memperluas partisipasi untuk itu para Kepala SKPD sebagai pimpinan harus mengajak para pejabat eselon III dan IV untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Gubernur surat keputusan kepala dinas seharusnya merupakan alat rekayasa sosial atau social engineering bukan malah menjadi legitimasi sosial.

Di hadapan sekitar 500 PNS yang hadir dalam pengarahn ini, Gubernur Jawa Timur menegaskan tahun 2010 merupakan Tahun Pelayanan Publik sehingga semua pelayanan yang ada perlu dibenahi. Gubernur juga menyampaikan kembali hasil Survei Integritas Sektor Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana Jawa Timur meraih skor 7,15, merupakan skor tertinggi di Indonesia. Dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi  Jawa Timur mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian, untuk itu tahun ini Gubernur menargetkan Jawa Timur siap masuk dalam rejim Wajar Tanpa Pengecualian.