Gubernur Jawa Timur, DR.H. Soekarwo, SH, MHum yang membuka Gelar Pameran  Pelayanan Publik Jawa Timur ini menjelaskan meski Undang-Undang tentang Pelayanan Publik baru ada pada tahun 2009 namun di Jawa Timur birokrasinya telah mereformasi sendiri sejak tahun 2004. Bahkan pada 2005 Jawa Timur sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik padahal undang–undangnya belum ada. Gubernur juga mengaitkan dampak pelayanan publik dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Gubernur mengatakan , ”perkembangan sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Diharapkan kabupaten dan kota terus mendorong perbaikan pelayanan publik”. Pusat Perijinan Terpadu (P2T) Jawa Timur yang diresmikan oleh Gubernur bersamaan dengan Gelar Pameran  Pelayanan Publik Jawa Timur tahun 2010 ini baru diikuti oleh 34 Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masih kurang 4 kabupaten dan kota , menurut Gubernur Jawa Timur perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh perijinan yang mudah.

Dalam pameran tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada 10 bupati/walikota yang telah berkomitmen dengan baik, melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan perizinan terpadu yaitu Malang, Sidoarjo, Ngawi, Gresik, Lamongan, Pasuruan, Nganjuk, Bojonegoro, Pacitan dan Trenggalek. Selain itu diserahkan juga kendaraan Samsat keliling sebanyak 10 unit mobil kepada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur , yakni Banyuwangi, Jember, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, Malang Selatan, Kediri, Mojokerto, Pasuruan dan Lumajang.

Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdiq Kinanto, SH, MH didampingi Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur I Made Sutarya juga sempat menyaksikan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Keliling di stand Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur . Tidak sampai 5 menit proses pembayaran Pajak kendaraan sudah bisa dilaksanakan.