SAMSAT PAYMENT POINT PASIRIAN WUJUD KEMITRAAN YANG MENGUNTUNGKAN DENGAN BANK JATIM

Lumajang – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang menjangkau wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Pasirian Lumajang dan sekitarnya dengan membuka SAMSAT PAYMENT POINT di kantor Bank Jatim Unit Pasirian. SAMSAT PAYMENT POINT Pasirian Lumajang ini diresmikan operasionalnya oleh Bupati Lumajang Syahrazad Masdar pada hari Selasa 23 Maret 2010  dalam suasana yang meriah dihadiri para tokoh masyarakat, instansi terkait dan warga sekitar Pasirian. SAMSAT Pasirian ini cukup istimewa selain karena lokasinya yang strategis tepat di depan Pasar Umum Pasirian dan di jalan raya yang menghubungkan Lumajang dengan Malang, SAMSAT Pasirian ini berada dalam kantor Bank Jatim Unit Pasirian Lumajang. Hal ini merupakan perwujudan kemitraan yang strategis antara Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Polri, PT. AK Jasa Raharja dengan Bank Jatim. Drs. Aris Sunarya,M.Si, Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur  Lumajang mengatakan  dengan adanya SAMSAT Payment Point yang berada di dalam kantor Bank Jatim Unit Pasirian ini  ada penghematan biaya dan petugas pelayanan. Aris Sunarya menjabarkan,”petugas kasir dari Bank Jatim, petugas keamanan/satpol dari Bank Jatim, belum lagi sarana dan prasarana yang ada semuanya disediakan oleh Bank Jatim termasuk jaringan komunikasi (VPN-IP), biaya listrik yang menjadi biaya operasional bulanan di SAMSAT Payment Point ini dibiayai oleh Bank Jatim”.

GUBERNUR MENEKANKAN PERLUNYA MENEMPATKAN MASYARAKAT DALAM POSISI PENTING DALAM PEMBANGUNAN

Gubernur Jawa Timur DR. H. Sukarwo , SH,M.Hum menekankan dalam proses pembangunan sudah saatnya dinas-dinas dan lembaga yang melayani publik mengedepankan keinginan masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur (Jumat,12 /03/2010) dalam pengarahan kepada Pegawai Negeri Sipil dari berbagai dinas dan badan yang mengikuti senam pagi di lapangan parkir KB.SAMSAT SURABAYA TIMUR. Gubernur menegaskan,”yang menentukan kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat sehingga masyarakat harus ditempatkan pada posisi penting dalam relasi pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik yang bisa membuat masyarakat nyaman”. Masing-masing dinas dan lembaga yang melayani publik harus melibatkan masyarakat dalam Citizen Charter (kontrak pelayanan). Sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam posisi demokratis dengan mendengarkan keinginan masyarakat.  Jajaran frontline pelayanan, seperti di Samsat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Penanaman Modal (BPM), Rumah Sakit Daerah (RSD) dan beberapa instansi yang langsung bersinggungan dengan layanan masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

DPRD KALIMANTAN TENGAH KAJI BANDING KE DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Rombongan Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah (Rabu,10/03/10) melakukan kaji banding ke Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Hendri S Dalim, SH, MH diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur I Made Sutarya ,SH,M.Hum beserta Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Kepala UPTD, perwakilan dari POLDA Jatim, Jasa Raharja, dan Biro Keuangan.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Hendri S Dalim mengatakan kunjungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Drs. Rudiansyah Iden, M.Si kali ini untuk melakukan kaji banding proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur dan proses pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

36 ADPEL SAMSAT SELURUH JAWA TIMUR DIBERHENTIKAN